Mengenal Lebih Dekat dan Syarat Pengajuan Jasa Pengurusan WIUP


Bagi pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan pasti sangat tidak asing dengan jasa pengurusan WIUP bukan? bagian yang satu ini merupakan kepanjangan dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Sehingga akan mewajibkan anda sebagai pengusaha untuk mengantongi izin tersebut. Jika anda ingin mengenal lebih dekat, maka jangan lupa untuk ikuti penjelasan lengkap di bawah ini.

Apa yang Dimaksud dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Jadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah salah satu jenis dari perizinan yang hanya akan didapatkan bagi para pemegang IUP. Bagian perizinan ini biasanya akan tertera dalam undang-undang khusus yang biasanya akan mengatur terkait batu bara dan juga mineral. Apabila dalam suatu perusahaan mengantongi izin tersebut, maka ia bisa melancarkan operasi di wilayah itu.

Biasanya untuk wilayah izin dari operasi ini hanya ada di bagian linta kota, provinsi dan juga satu kota yang sama. Apabila anda tengah melakukan rencana sebuah usaha atau bisnis dalam bidang penambangan berupa mineral dan bukan batuan atau logam melalui WIUP, maka nanti anda akan mengantongi berbagai bukti legalitas sebuah usaha. Dan pastinya anda bisa menjalankan bisnis disana.

Syarat Pengajuan dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan

1. Berbagai Syarat Adminstratif

Sama dengan bidang yang lainnya, dalam membuat pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, maka anda harus memenuhi syarat administratif yang sudah ditentukan. syarat administratif yang dimaksud  antara lain adalah berupa dokumen penting. Dokumen tersebut, nantinya harus diberikan kepada pejabat yang memiliki wewenang pada masing-masing daerah.

Tidak ketinggalan, anda juga harus menyerahkan salinan KTP milik seorang komisaris ataupun direktur perusahaan setelah pada akhirnya melakukan proses legalisir yang resmi. Sama dengan berbagai instansi lainnya, perusahaan anda juga wajib mempunyai NPWP untuk nantinya dilampirkan dalam syarat administrasi. 

Syarat dalam bidang administrasi yang lainnya yaitu harus menyerahkan surat keterangan domisili dari tempat usaha. Dimana untuk lokasi ini juga harus dilegalisir sebelum diserahkan pada jasa pengurusan WIUP. Tidak ketinggalan, profil perusahaan juga menjadi salah satu syarat wajib yang harus diserahkan beserta dengan berbagai nama direksi pemegang saham.

Dalam bayang syarat administrasi, anda juga harus menyerahkan SIUP atau biasa dikenal dengan Surat Izin Usaha Perdagangan dan juga berbagai akta pendirian badan usaha yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Untuk detailnya, anda juga harus bertanggung jawab atas keaslian dokumen melalui surat pernyataan.

2. Bagian Teknis

Bagian persyaratan teknis ini meliputi peta perumahan dari wilayah izin. Asal anda tahu, peta tersebut bukan hanya sembarang, namun juga mengacu pada penggunaan maps RBI atau Rupa Bumi Indonesia. Bagian peta ini juga harus mencakup informasi secara detail. Seperti posisi koordinat garis lintang dan juga bujur dalam suatu pernyataan geografis.

3. Persyaratan Finansial

Syarat untuk pengajuan jasa pengurus WIUP juga harus memperhatikan pada finansial. Untuk bagian syarat ini akan meliputi pembayaran terhadap dalam sebuah biaya pencadangan wilayah. Tidak hanya itu, untuk pembayaran juga mencakup biaya percetakan peta yang telah disesuaikan dengan luas wilayah perizinan. Jadi ketiga syarat ini sebenarnya sama-sama penting demi bisnis anda.

Dari paparan diatas, maka bisa ditarik kesimpulan, bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah salah satu jenis dari perizinan yang hanya akan didapatkan bagi para pemegang IUP. Syarat pengajuan ini juga dibedakan menjadi 3. Mulai dari syarat administrasi, teknis, dan yang terakhir finansial. Jadi, bagi pebisnis bidang pertambangan jangan lupa mengurus syarat tersebut.

Yuk Kenali Sertifikasi Laik Fungsi dan Jasa Pengurusan SLF


SLF adalah sertifikat dari pemerintah negara bagian untuk bangunan atau gedung yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil uji kompetensi fungsional. Anda dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk mempermudah mendapatkan SLF. Berikut hal mengenai pengertian, fungsi dan tujuan sertifikasi laik fungsi beserta jasa pengurusan SLF.

Mengenal Sertifikasi Laik Fungsi Secara Umum

Sertifikasi laik fungsi atau SLF adalah sertifikat resmi yang dikeluarkan pemerintah untuk bangunan atau gedung non tempat tinggal atau tempat tinggal yang telah menyelesaikan masa konstruksinya. Saat pembangunan selesai, pemerintah akan menerbitkan SLF sesuai dengan persyaratan kelayakan teknis yang mencakup fungsi dan IMB.

Bangunan atau gedung tanpa sertifikasi fungsional yang layak dapat dianggap ilegal dalam penggunaannya. Untuk dapat dinyatakan memenuhi syarat SLF, maka dokumen harus melalui proses pemeriksaan oleh pihak berwenang. SLF memiliki masa berlaku 20 tahun untuk bangunan siap huni dan 5 tahun untuk bangunan non tempat tinggal.

Fungsi Dan Tujuan Pembuatan Sertifikasi Laik Fungsi

SLF memiliki beberapa fungsi untuk sebuah bangunan. Fungsi pertama adalah memenuhi fungsi bangunan itu sendiri. Bangunan yang tidak dapat berfungsi dengan baik karena perhitungan yang salah sering kali menimbulkan masalah. Dengan adanya jasa pengurusan SLF, maka ia akan membantu memastikan bangunan aman dan layak huni.

Fungsi SLF lainnya adalah memberikan dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan bagi pemilik maupun penghuni bangunan atau gedung. Contoh yang dapat membuktikan fungsi SLF ini adalah hotel. Pengunjung hotel dapat melihat bahwa keamanan hotel dijamin oleh undang undang dengan melihat sertifikat fungsional di dinding lobi.

Fungsi terakhir dari SLF adalah memberikan perlindungan hukum yang jelas pada sebuah bangunan. SLF merupakan salah satu bentuk legalitas bangunan. Sertifikat ini menjamin kepastian hukum selama selama beberapa tahun sejak SLF dikeluarkan. Dengan kata lain, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada bangunan, maka anda dapat mengurusnya secara legal.

Salah satu tujuan dari sertifikasi laik fungsi adalah guna memenuhi persyaratan untuk menggunakan bangunan. SLF diberikan kepada bangunan atau gedung yang telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan administrasi. Jasa pengurusan SLF juga akan memenuhi prasyarat teknis kompetensi bangunan sesuai dengan izin atau peraturan yang berlaku.

Jasa Pembuatan Sertifikasi Laik Fungsi

Semua bangunan atau gedung memerlukan pihak ketiga atau jasa pembuatan SLF untuk mendapatkan sertifikat kelayakan fungsional. Hal tersebut dikarenakan hasil uji kompetensi kelayakan bangunan membutuhkan verifikasi dari berbagai disiplin ilmu. Pihak penyedia jasa memudahkan anda dengan telah menyiapkan pakar dalam bidang tersebut.

Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan untuk memilih jasa pembuatan SLF yang terbaik. Lima hal diantaranya adalah mencari jasa yang telah berpengalaman, tidak memiliki jadwal yang padat (melayani banyak pelanggan), melihat resume, mengecek kualitas berdasarkan testimoni pelanggan, dan tarif.

Sesuai dengan UU No. 28/2002, pembuatan SLF tidak dikenai biaya apapun. Namun jika anda ingin menghemat waktu dan tenaga, anda dapat menggunakan pihak ketiga untuk hal tersebut. Tarif jasa pengurusan SLF untuk setiap gedung atau bangunan dapat berbeda beda. Kategori kelas bangunan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi biaya jasa.  

Sertifikasi laik fungsi adalah dokumen legal yang diterbitkan oleh pemerintah. SLF memiliki fungsi dan tujuan yang sangat vital untuk sebuah bangunan. Terdapat beberapa layanan yang menawarkan jasanya untuk membantu mempermudah dan menghemat waktu anda untuk mengurus SLF dengan tarif beragam sesuai dengan kelas bangunan. 

Kenali IUP OPK Pengolahan atau Pemurnian dan Syarat Pengajuannya


Untuk melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia, diperlukan izin yang diatur oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM. Banyak tahapan penambangan yang dilakukan. Salah satu nya adalah pengelolaan dan pemurnian. Berikut syarat dan ketentuan yang perlu dilengkapi saat mengajukan IUP-OPK pengolahan dan pemurnian.

Persyaratan UIP Operasi Produksi Khusus Administratif

Persyaratan yang perlu disiapkan adalah surat permohonan yang telah ditandatangani bermaterai oleh bagian direksi bidang usaha pemohon. Kemudian perlu menyiapkan salinan akta dari pendirian badan usaha yang sedang berjalan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara dan khususnya bagian pengelolaan dan pemurnian yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

Selanjutnya adalah mampu melampirkan salinan dari profil badan usaha yang berisi tentang NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak, salinan surat izin usaha perdagangan atau izin modal yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka PMA dan klasifikasi perdagangan besar, tanda daftar perusahaan serta surat keterangan domisi dari pihak terkait.

Pemohon juga perlu melampirkan susunan direksi atau komisaris berupa identitas Kartu tanda penduduk (KTP) dan Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) bagi warga negara indonesia dan salinan paspor bagi warga negara asing. Selain itu, pemohon juga perlu menunjukkan daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan yang menerima manfaat.

Data kontak resmi pemohon juga perlu dicantumkan dalam lembar permohonan seperti nomor telepon, nomor handphone dan juga alamat email yang dapat dihubungi. Data-data tersebut perlu dikumpulkan dan disimpan dalam bentuk digital. Setelah itu, anda dapat mengajukan permohonan IUP OPK kepada pihak yang terkait.

Persyaratan Teknis IUP Operasi Produksi Khusus

Pemohon perlu menyiapkan beberapa data yang berkaitan dengan teknis yaitu terkait dengan Nota kesepakatan atau perjanjian kerjasama yang dimiliki dengan beberapa pihak. Pihak tersebut diantaranya terdapat pemasok impor komoditas tambang batubara dan mineral untuk memurnikan menjadi bahan baku industri.

Selain itu pemohon juga perlu melaporkan pemegang IUP Operasi Produksi yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan batubara untuk komoditas mineral logam dan batu bara. Kemudian pemegang perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap operasi produksi, pemegang kontrak karya tahap operasi produksi, dan pemegang izin pertambangan rakyat.

Selanjutnya nota kesepakatan dengan pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, serta pemegang IUP OPK pengolahan dan pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh pemegang kewenangan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri. Dan kemudian untuk perpanjangan perlu membawa salinan laporan kegiatan 2 tahun terakhir.

Syarat Lingkungan IUP Operasi Produksi Khusus

Dalam syarat pemenuhan atau pengajuan izin pertambangan berikutnya yaitu berkaitan dengan persyaratan lingkungan yang didalamnya berisi tentang surat pernyataan bermaterai bahwa bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup.

Kemudian yang kedua berisi tentang persetujuan dan memberikan salinan dokumen terkait izin lingkungan yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang diterapkan di Indonesia dan berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk tetap menjaga kelestarian dari lingkungan sekitar tambang.

Syarat Finansial IUP Operasi Produksi Khusus

Terkait dengan persyaratan finansial, pemohon dipastikan telah memiliki rancangan pembiayaan dan rencana investasi. Selain itu juga perlu menunjukkan referensi bank pemerintah dan bank swasta nasional yang digunakan dalam menjalankan bisnis pertambangan. Segala pengurusan IUP OPK dilakukan oleh tim legal portal pertambagan.

Sebelum melakukan pengajuan atau permohonan, perhatikanlah beberapa persyaratan yang perlu disiapkan. Hal ini dilakukan agar proses dari perizinan dapat dengan cepat diselesaikan dan mempermudah tim pengecekan atau legal portal pertambangan untuk melakukan pengecekan. Seluruh dokumen harus dapat ditunjukkan dalam bentuk digital.